CONTOH-CONTOH PERILAKU MANUSIA KARENA ADANYA PERUBAHAN SOSIAL : AKSI PROTES, DEMONSTRASI, KENAKALAN REMAJA, KRIMINALITAS, DAN PERGOLAKAN DAERAH

Aksi Protes 1 :

Penertiban Bangunan di Cilincing Diwarnai Protes Warga

Fokus, Jakarta - Ketegangan sempat mewarnai pembongkaran puluhan bangunan semi permanen yang berdiri di kolong jembatan akses Marunda - Cilincing, Jakarta Utara.

Seperti ditayangkan Fokus Malam Indosiar, Selasa (11/7/2017), seorang warga yang mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan bersikeras menolak pembongkaran tersebut.

Sementara petugas mengaku telah melakukan sosialisasi terkait pembongkaran bangunan sejak tahun 2016, diikuti dengan surat pemberitahuan beberapa bulan lalu. Usai mengamankan warga yang protes tersebut, petugas melanjutkan pembongkaran bangunan semi permanen dengan mengerahkan satu alat berat.

Pembongkaran bangunan itu dilakukan karena keberadaan bangunan yang telah menutup ruas jalan yang selama ini dijadikan akses putar balik kendaraan. Akibatnya kemacetan parah di jalan akses Marunda menuju jalan Cakung, Cilincing pun tak terhindarkan.

Sementara itu penataan kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, akan segara dilaksanakan. Penataan akan dilakukan untuk rumah yang berada di RW 12, yakni RT 01, 02, 03 dan 04. Sebagian warga telah pindah secara sukarela, namun masih ada saja warga yang menolak direlokasi dengan alasan jarak Rusunawa Bebek yang telah disediakan jauh dari lokasi kerja mereka.

Meski demikian, Pemerintan Provinsi DKI Jakarta mengaku telah menyiapkan sarana transportasi untuk mengantar warga menuju tempat aktivitasnya. Penertiban bangunan liar di Bukit Duri dilakukan untuk merealisasikan proyek normalisasi sungai sebagai langkah pencegahan banjir.

Aksi Protes 2 :

Aksi Protes, Pohon Pisang Tegak Berdiri di Jalan Tol Makassar

Liputan6.com, Makassar - Sejumlah ahli waris pemilik lahan, Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya menggelar aksi protes di Jalan Tol Reformasi, Makassar, Sulawesi Selatan. Unjuk rasa digelar dengan menaruh pohon pisang di tengah jalan tol, Selasa, 28 Februari 2017.

Aksi protes itu mereka gelar karena sudah tak bisa menahan sabar terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Kementerian PUPR hingga saat ini belum juga membayarkan sisa ganti rugi atas lahan miliknya yang masuk dalam proyek pembebasan jalan tol Makassar sejak 1997 silam.

"Faktor lainnya, karena gubuk yang kami dirikan dibongkar dan seluruh barang-barang dalam gubuk dicuri oleh pihak pengelola jalan tol," ujar pendamping hukum ahli waris, Andi Amin Halim Tamatappi saat ditemui Liputan6.com di sela aksi protes penanaman pohon pisang di tengah jalan berlangsung. Ia mengungkapkan bahwa ahli waris sudah kehilangan kesabaran menyikapi sikap bisu Kementerian PUPR, Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar serta aparat penegak hukum terhadap masalah ini. Sebab masalah pelunasan ini sudah diderita ahli waris selama 16 tahun tak kunjung dibayarkan.

Tak hanya itu, menurut dia, ahli waris pemilik lahan selama ini cukup sabar dalam mengikuti kemauan pemerintah dan aparat. Menurut Amin, pihak ahli waris terpaksa kembali menutup setengah lahan jalan tol yang belum dibayarkan, karena tak bisa lagi menoleransi sikap diam para instansi pelayan rakyat.

"Terpaksa kami berbuat itu, karena sekian lama kami bersabar dan penuh toleransi, tapi apa yang kami diberikan justru kebalikannya," ucap Amin.

Adapun aksi protes menduduki lahan Tol Reformasi digelar ahli waris sejak Rabu 19 Oktober 2016. Aksi blokade tersebut terkait dengan belum terbayarkannya sisa ganti rugi lahan mereka oleh Kementerian PUPR seluas 48.222 meter persegi, dan lahan yang belum sama sekali dibayarkan 100 persen seluas 22.134 meter persegi atau total tujuh hektare lebih.

Sisa pembayaran itu senilai Rp 9,24 miliar lebih. Sementara yang sudah dibayarkan pada tahap pertama tahun 1998, yakni sepertiga lahan seluas dua hektare lebih senilai Rp 2,5 miliar kala itu. Total lahan yang digunakan tol sekitar 12 hektare lebih.

Pihak ahli waris pemilik lahan tetap bertahan sesuai dengan dasar putusan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA), nomor 117/PK/Pdt/2009 tertanggal 24 November 2010 yang memerintahkan Kementerian PUPR segera membayarkan sisa ganti rugi lahan mereka yang dibebaskan menjadi Jalan Tol Reformasi, Makassar.

Demonstrasi 1:

Digaji Rp300.000 per Bulan, Tenaga Honor K2 Demo di Kantor Gubernur

SERANG - Ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) dari berbagai daerah se-Provinsi Banten menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Rabu (25/10/2017). Para tenaga honorer meminta agar pemerintah dapat menyejahterakan dan menyelesaikan persoalan pegawai honorer hingga tuntas.

Seorang tenaga honorer, Umroni (32) mengatakan, dirinya bersama ribuan tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun hanya ingin diperhatikan dengan memberikan rekomendasi pengangkatan menjadi PNS. Sebab, selama 14 tahun mengabdi sebagai guru SD di Kota Serang hanya digaji Rp300 per bulannya.

Dengan gaji tersebut, Umroni mengaku, sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kalau bukan tujuannya mendidik siswa, mungkin kami sudah dari dulu berhenti. Demi majunya negara ini, kami tetap ikhlas dan ridha ngejalaninnya,” kata Roni.

Dia berharap kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memperjuangkan nasib para tenaga honorer agar diangkat menjadi PNS. Sebab, janji politik semasa kampanye pilkada yang lalu, pasangan WH-Andika berkomitmen akan memperhatikan kesejahteraan para pegawai honorer. “Harapannya cuma satu, kami diangkat menjadi PNS,” tandasnya.

Menanggapi permintaan honorer k2 tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim akan membuatkan rekomendasi pengangkatan honorer k2 menjadi CPNS yang ada di lingkup Pemprov Banten. "Namanya mereka menuntut perhatian pemerintah, selama kapasitas kewenangan di provinsi ya di provinisi. Kalau ada di kota/kabupaten ya di kota dan kabupaten,” kata Wahidin Halim seusai menemui pendemo.

Sementara itu bagi tenaga honorer yang berasal dari Kabupaten/kota untuk bersama-sama mendesak kepala daerahnya memperjuangkan hak-hak yang layak.

Demonstrasi 2 :

Biaya Kuliah Mahal, Mahasiswa Unsimar Bakar Kursi dan Ban Bekas

POSO - Ratusan mahasiswa baru Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, menggelar aksi bakar kursi dan ban bekas, Senin (16/10/2017). Mereka memprotes mahalnya biaya pendidikan yang dibebankan ke mereka.

Aktivitas perkuliahan di Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar), Poso, Sulawesi Tengah, lumpuh menyusul aksi demonstrasi ratusan mahasiswa baru di halaman universitas swasta itu. Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh mahasiswa untuk memprotes tingginya biaya perkuliahan yang dipatok oleh pihak universitas yang disebut mencapai lebih dari Rp2 juta per semester.

Para mahasiswa menyebutkan biaya itu sangat mahal dan hampir tidak dapat terjangkau bagi semua mahasiswa apalagi yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Mereka menuntut agar biaya kuliah per semester itu diturunkan.

Dalam aksi ini para mahasiswa melakukan pembakaran kursi serta ban bekas yang membuat asap hitam mengepul ke udara. Mahasiswa juga menuntut transparansi atas pungutan biaya pembangunan dan koperasi mahasiswa, sekaligus penghilangan biaya praktik.

Rektor Unsimar Kisman Lantang dalam orasinya mengatakan, biaya pembangunan telah digunakan untuk membeli lahan demi pembangunan kampus baru di Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir. Sedangkan mengenai pungutan koperasi mahasiswa, dijelaskan sudah tidak ada sejak tiga tahun terakhir.

Sementara, terkait tuntutan penurunan biaya kuliah per semester akan dipelajari kembali berdasarkan tuntutan para mahasiswa tersebut.

Kenakalan Remaja 1 :

4 Gadis Remaja di Kebumen Terlibat Pengeroyokan

Liputan6SCTV, Kebumen - Empat gadis remaja ditangkap Tim Satuan Resort Kriminal, Kebumen, Jawa Tengah, karena tega mengeroyok temannya. Seperti ditayangkan Kilas Indonesia dalam Liputan 6 Petang SCTV, Kamis (15/6/2017), pengeroyokan diawali saling ejek antara pelaku dan korban di media sosial.

Pengeroyokan yang dilakukan di depan Pasar Kutowinangun, Kebumen, sempat dipergoki polisi. Polisi akan melakukan pembinaan dan mediasi antara pelaku dan korban, karena masih di bawah umur.

Kenakalan Remaja 2 :

Sempat Ditangkap saat Razia di Depok, 2 Remaja Diizinkan Pulang

Liputan6.com, Depok - Polisi memulangkan dua remaja yang ditangkap di Simpangan Depok, Jawa Barat. Sedangkan, satu remaja lainnya berinisial MYP ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam.

"Bagi mereka yang kedapatan membawa celurit, kami proses secara hukum," ucap Kasat Reskrim Polresta Depok Komisaris Teguh Nugroho, Depok, Selasa (30/5/2017).

Teguh menjelaskan remaja berusia 16 tahun itu dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara.

"Barang siapa yang kedapatan membawa sajam (senjata tajam) pada saat kita sedang patroli, tidak pada tempatnya maka akan ditindak tegas. Tidak peduli bahwa dia remaja atau apa," dia menegaskan.

Sebelumnya, polisi menangkap tiga remaja tanggung di Simpangan Depok, Jawa Barat, Sabtu, 27 Mei 2017. Mereka yakni MYP (16), FA (18), dan FI (15). Ketiganya diduga kuat akan melakukan tindakan brutal di wilayah Depok.

Kriminalitas 1  :

Tepergok Mencuri Tas Jemaah Masjid, Pelaku Diikat hingga Tewas

Patroli Indosiar, Pare-pare - Seorang pria warga Pinrang, Sulawesi Selatan, meninggal dunia di sebuah masjid di Kecamatan Soreang, Parepare, Sulawesi Selatan, dengan tangan kaki terikat dan wajah penuh luka. Polisi kemudian memeriksa tiga jemaah masjid yang diduga menjadi pelaku penganiayaan.

Seperti ditayangkan Patroli Siang Indosiar, Kamis (2/11/2017), tiga terduga pelaku penganiayaan terhadap pria warga Pinrang hingga berujung kematian itu diperiksa satuan Reskrim Polres Parepare.

Peristiwa penganiayaan berujung kematian ini menimpa Paharudin pada Selasa, 31 Oktober 2017 di sebuah masjid di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban yang tepergok akan mencuri tas milik seorang anggota jemaah kemudian ditahan di dalam masjid oleh beberapa orang. Agar tidak melarikan diri, tangan dan kaki korban diikat.

Saat diikat itulah polisi menduga telah terjadi tindak penganiayaan terhadap korban lantaran pada tubuh dan wajah Paharudin ditemukan sejumlah luka.

Sampai saat ini, polisi masih terus mendalami peristiwa tersebut. Tidak menutup kemungkinan munculnya terduga pelaku baru dari kalangan anggota jemaah lain.

Kriminalitas 2 :

Polres Jakarta Utara Tangkap Kawanan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan

Liputan6.com, Jakarta Polres Jakarta Utara menggulung komplotan pencurian dengan kekerasan yang beroperasi di Jakarta Utara.

Sasaran utama pelaku kejahatan ini adalah wanita. Mereka juga tidak segan-segan melukai korbannya apabila melawan.

Pergolakan Daerah 1 :

Indonesia Waspadai Pergolakan Di Timor Leste

Medan ( Berita ) :  Indonesia diminta agar tetap mewaspadai pergolakan yang terjadi di Timor Leste, pasca  tertembaknya Presiden negera itu, Ramos Horta yang dilakukan sekelompok pemberontak.

“Peristiwa berdarah yang terjadi di bekas wilayah NKRI itu harus tetap diantisipasi aparat keamanan, jangan sampai masuk ke negeri ini,” kata Pakar Hukum Internasional, Prof.Dr.Suhaidi, SH menjawab ANTARA di Medan, Rabu [13/02] .

Penembakan terhadap Presiden Timor Leste, Ramos Horta yang dilakukan kelompok pemberontak yang dipimpin Alfredo Reinado yang kemudian turut tewas akibat tembakan balasan yang dilakukan pasukan pengawal kepresidenan.

Sedangkan Presiden Ramos Harta mengalami luka tembak serius, dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Darwin, Australia untuk mendapat perawatan.

Suhaidi yang juga Guru Besar Fakultas Hukum USU menambahkan, kewaspadaan yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia tidak hanya penjagaan di wilayah perbatasan antara NTT dengan Timor Leste. “Kewaspadaan tersebut dilakukan, karena bisa saja ada provokasi terhadap Indonesia. Kemungkinan Tuduhan-tuduhan miring yang tidak berdasar itu perlu disikapi,” katanya.

Selanjutnya, ia menjelaskan, selama ini berbagai isu-isu atau provokasi sering dilemparkan negara lain mengenai Timor Leste, bahkan sering “membawa-bawa” nama Indonesia.

 Negara tersebut yang memang sejak awal menginginkan ketidakstabilan di Tim Tim (sekarang Timor Leste-red), sehingga mereka bisa mengendalikan atau “mengatur” negeri bekas jajahan Portugal itu. “Pemerintah Indonesia diminta selalu mengikuti segala perkembangan yang terjadi di Timor Leste. Apalagi, negara jiran tersebut berbatasan dengan wilayah NKRI,” katanya. ( ant )

Pergolakan Daerah 2 :

Mabes Polri: Pimpinan Kelompok Bersenjata di Papua Tolak Upaya Negosiasi

JAKARTA - Upaya negosiasi antara aparat dengan kelompok bersenjata yang menyandera warga di Papua mengalami jalan buntu. Aparat mengaku kesulitan berkomunikasi dengan pimpinan kelompok tersebut karena menolak berkomunikasi dengan pihak luar. "Pimpinan kelompok tersebut tak mau berkomunikasi tapi aparat terus berusaha," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Setyo mengatakan, tim gabungan antara Polri dan TNI mencoba menghubungi pimpinan kelompok kriminal bersenjata. Sayangnya, kelompok tersebut tidak membuka ruang komunikasi. Padahal, upaya negosiasi dilakukan agar tidak timbul korban yang lebih banyak.

Saat ini, kata Setyo, hanya perempuan yang diberi akses ke luar kampung untuk berbelanja bahan makanan. Namun, laki-laki tidak diberikan akses dan dilarang keluar dari wilayah tersebut. "Warga masih baik-baik saja. Memang secara fisik mereka tak mendapatkan kekerasan, tapi secara psikis orang dilarang dibatasi kan ada," ungkapnya.

Setyo tidak bisa memastikan kapan proses negosiasi bisa dilakukan. Selain melakukan pendekatan lunak, satgas juga memastikan agar warga yang disandera aman tanpa kekerasan.

"Tergantung dari situasi dan kondisi karena negosiasi itu kan para pihak mendapatkan apa yang diharapkan. Kalau sudah mendapat kan bisa deal. Kalau tidak, kan harus melakukan negosiasi terus, komunikasi terus dan bargaining," ungkapnya.

Seperti diketahui sebanyak 1.300 warga dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.
M Yamin