CONTOH ANALISA KASUS PELANGGARAN HAM : TERBUNUHNYA WARTAWAN BERNAS JOGJA FUAD MUHAMMAD SYARIFUDIN

KASUS TERBUNUHNYA WARTAWAN BERNAS JOGJA

FUAD MUHAMMAD SYARIFUDIN (UDIN)

Sleman, JOGJA TV | Dunia pers di Yogyakarta masih menyimpan duka terkait belum terungkapnya kematian Udin, wartawan Bernas yang terbunuh pada 13 Agustus 1996 silam. Demi tegaknya hukum dan kehormatan profesi wartawan, insan pers di Yogyakarta menuntut kepada Polda DIY agar kasus kematian Udin terungkap sebelum 17 agustus 2014.

Kasus terbunuhnya wartawan Bernas Jogja, Fuad Muhammad Syarifudin (Udin) sebenarnya tidak sulit diungkap jika ditangani dengan benar sejak awal. Namun kenyataannya kasus ini terbengkelai selama 17 tahun. “Polisi tidak punya keberanian dan kemauan mengungkap kasus ini,” kata Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) PWI DIY, Asril Sutan Marajo saat menjadi narasumber Bincang Hari Ini, rabu (14/8/13) di studio JogjaTV.

Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh Tim Pencari Fakta kasus terbunuhnya Udin sebenarnya bermotif pemberitaan politik yang ia tulis waktu itu. Namun polisi menyakini bahwa kematian Udin berkaitan soal asmara yang melibatkan Dwi Sumaji atau Iwik sebagai pelaku utama. Cerita asmara ini adalah rekayasa belaka karena kronologis kematian Udin sesuai dengan memo yang ditulis oleh Bupati Bantul saat itu.

Tim Pencari Fakta PWI DIY menyakini bahwa kematian Udin berkaitan dengan pemberitaan tentang penyunatan dana IDT di Kecamatan Imogiri Bantul. Udin menulis berita itu pada tanggal 25 Juli 1996. selang sehari berikutnya, 26 Juli 1996 Camat Imogiri saat itu membuat laporan kepada bupati yang isinya menyatakan bahwa berita yang ditulis Udin itu tidak benar. Menanggapi laporan itu, bupati kemudian menulis memo yang isinya,”lacak pemberitaan itu, jika tidak benar supaya dituntut, yang rapi, selesaikan sebelum 17 agustus.

Memo tersebut menjadi bukti bahwa pembunuhan Udin sangat terencana. Tanggal 12 agustus 1996 rumah Udin didatangi oleh orang tak dikenal. Selanjutnya, 13 Agustus 1996 waktu tengah malam Udin dianiaya dengan cara ditusuk dan dipukul. Setelah mengalami koma selama dua hari kemudian pada 16 Agustus 1996 Udin menghembuskan nafas terakhir dan dikebumikan pada 17 Agustus 1996.

Sesuai dengan bunyi memo tersebut ternyata nyawa Udin benar-benar dihabisi sebelum 17 Agustus 1996. sebagai jurnalis yang idealis Udin memang aktif mengontrol pemerintahan di Kabupaten Bantul waktu itu sehingga wajar jika ada pejabat yang tidak berkenan dengan pemberitaan yang ditulis Udin. Bahkan Tim Pencari Fakta menemukan 89 berita money politik yang ditulis Udin antara periode 1995-1996.

Ketua PWI Yogyakarta, Sihono menghimbau Kapolda DIY agar menuntaskan kasus Udin sebelum 17 Agustus 2014. “PWI optimis kasus Udin bisa terungkap,” kata Sihono. Kasus pembunuhan Udin ini bukan semata-mata persoalan PWI tetapi merupakan persoalan Negara karena membunuh wartawan berarti membunuh demokrasi Indonesia.

Berikut kronologi pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syarifudin (Udin) yang dipaparkan oleh Ketua Tim Pencari Fakta, Asril Sutan Marajo :

·     25 Juli 1996 Udin menulis berita tentang penyunatan dana IDT di Kec.Imogiri Bantul

·    26 Juli 1996 camat Imogiri membuat laporan kepada Bupati bahwa berita yang ditulis Udin tidak benar

·    12 Agustus 1996 (malam hari) rumah Udin didatangi orang tak dikenal

·    13 Agustus 1996 (tengah malam) orang yang sama datang lagi ke rumah Udin tetapi tidak ketemu Udin karena Udin telah tidur

·     13 Agustus 1996 (pukul 20.00 WIB) kantor Bernas didatangi dua orang

·    13 Agustus 1996 (pukul 22.30 WIB) Udin dianiaya dengan cara ditusuk dan dipukul oleh orang yang sudah professional. Orang yang mengeksekusi Udin bukan orang yang mendatangi rumahnya

·     14 – 15 Agustus 1996 Udin mengalami koma

·    16 Agustus 1996 Udin meninggal

·     17 Agustus 1996 jenasah Udin dikebumikan

·    7 September 2012 untuk mengungkap kasus pembunuhan Udin Kapolda DIY mengirim surat ke pengadilan militer tinggi II di Jakarta untuk meminta berita acara pemeriksaan Bupati Bantul yang berkuasa saat Udin terbunuh.

·   21 Mei 2013 surat baru sampai di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta